SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA REFORMASI

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PADA MASA REFORMASI

.

.

.

Pelaksanaan demokrasi langsung pada era orde reformasi

1.            Pengertian Demokrasi Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal daribahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat,dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

2.            Pengertian Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yangtelah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakanmahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul darigerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.

3.            Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei1998.

4.            Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakato Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

5.            Sistem pemerintahan yang masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan yaitu untuk kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan  dan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998.

6.           Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara ,UUD 1945 di amandemen,pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.

7.             Akibat Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) mengalami suatu pergeseran yang mencolok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi pancasila tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal contohnya aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluru lapisan masyarakat.

Penyebab Terjadinya Era Reformasi

Penyebab utamanya adalah berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikian oleh Wakil Presiden Dr.Ir.Bj.Habibie. Berhentinya Soeharto karena tak adanya kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Ada faktor-faktor lain penyebab munculnya era reformasi:

1.      Krisis Politik

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pada UUD 1945 pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun pada dasarnya secara de jure kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat, tetapi secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa. Sebagian anggota DPR itu diangkat berdasarkan hubungan kekeluargaan (nepotisme), misalnya istri, anak, atau kerabat dekat para pejabat tinggi. Oleh karena itu, keputusan DPR/MPR dapat diatur oleh pihak penguasa.

Setahun sebelum pemilu 1997, situasi politik di Indonesia mulai memanas. Pemerintah Orde Baru yang didukung oleh Golongan Karya (Golkar) berusaha untuk memenangkan pemilu secara mutlak, seperti pada pemilihan umum sebelumnya. Sedangkan tekanan-tekanan terhadap pemerintah Orde Baru semakin berkembang. Baik di kalangan politisi, cendekiawan, maupun dari masyarakat.

Terjadinya kerusuhan-kerusuhan:

• 27 Juli 1996, bentrok antara PDI pro-Megawati dengan PDI por-Suryadi di kantor pusat PDI.
• Oktober 1996, kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur.
• Desember 1996, kerusuhan di Tasikmalaya , Jawa Barat.
• Menjelang akhir kampanye pemilu 1997, terjadi kerusuhan di Banjarmasin

1.      Krisis Hukum

Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Misalnya pada pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, lembaga pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa. Bahkan hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa dan kerabatnya.

1.      Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut.

Ketika nilai tukar rupiah terus melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Walaupun pada awal tahun 1998 pemerintah Indonesia membuat kebijakan uang tetap dan suku bunga bank tinggi, namun krisis moneter tetap tidak dapat teratasi. Akhirnya pada bulan April 1998, pemerintah membekukan tujuh buah bank bermasalah.

Dalam perkembangan berikutnya, nilai tukar rupiah terus melemah dan menembus angka Rp10.000,00 per dolar Amerika Serikat. Kondisi seperti itu semakin diperparah oleh para spekulan valuta asing baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga kondisi ekonomi nasional semakin bertambah buruk. Oleh karena itu, krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.

Memasuki tahun anggaran 1998/1999, krisis moneter telah memengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Perusahaan-perusahaan banyak yang tidak mampu membayar utang luar negerinya yang telah jatuh tempo. Bahkan banyak terdapat perusahaan yang mengurangi atau menghentikan sama sekali kegiatannya, akibatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Angka pengangguran meningkat, sehingga daya beli dan kualitas hidup masyarakat pun semakin bertambah rendah. Akibatnya, kesenjangan ekonomi yang telah terjadi sebelumnya semakin tampak jelas setelah berlangsungnya krisis ekonomi tersebut.

Ciri-ciri Demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi

1.      Mengutamakan musyawarah mufakat

2.      Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negara

3.      Tidak memaksakan kehendak pada orang lain

4.      Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan

5.      Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah

6.      Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur

7.      Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

8.      Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat

9.      Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai

11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia

 Hari- hari penting pada era reformasi

•  22 Januari 1998
• 12 Februari
• 5 Maret
• 15 April
• 2 Mei
• 4 Mei
• 12 Mei
• 13 Mei
• 14 Mei
• 15 Mei
• 17 Mei
• 18 Mei
• 19 Mei
• 20 Mei
•  21 Mei
•  22 Mei
• 10 November 1998

Orang-Orang Penting yang mempengaruhi pada Era Reformasi

1.      Soeharto

Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia dan merupakan presiden dengan masa jabatan terlama, beliau terkenal dengan sistem pemerintahan masa orde barunya yang akhirnya runtuh pada tahun 1998 dan digantikan dengan sistem pemerintahan masa reformasi yang diikuti dengan pengunduran diri Soeharto.

1.      Mahasiswa

Tak dapat dipungkiri, peran mahasiswa saat itu sangatlah besar dalam pembentukan sistem pemerintahan reformasi yang manggantikan sistem pemerintahan pada masa orde baru. Saat itu mahasiswa melakukan unjuk rasa berskala nasional yang akhirnya diikuti oleh pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan terlahirnya era reformasi.

1.      Presiden Bj Habibie

Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, peristiwa bersejarah ini disambut dengan haru biru oleh masyarakat terutama para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR, akhirnya Rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto berakhir dan Era Reformasi dimulai di bawah pemerintahan B.J. Habibie

1.      Presiden Gusdur ( Abdurahman Wahid )

Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri maka bangsa Indonesia memasuki babak baru. Yang dimulai dari Presiden BJ.Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan sebagaimana tuntutan Reformasi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya

1.      Presiden Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999.

1.      Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla

Keunggulan dan Kekurangan pada Era Reformasi

A. Kelebihan

1.Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan;

2. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan (walaupun masih banyak kendala);

3. Demokrasi yang lebih terbuka;

4. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi (sebelumnya dikuasai kroni Suharto).

B. Kekurangan

1. Masyarakat yang terlalu bebas, dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Akibatnya : banyak demo yang berakhir rusuh, pilkada yang berakhirrusuh;

2. Kebangkitan ormas-ormas  radikal yang meresahkan masyarakat akibat pemerintah yang tidaktegas;

3. Mulai ditinggalkannya program- program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, seperti program swasembada pangan, yang sebenarnya dapat mengurangi potensi inflasi tinggi untuk jangka panjang.

Perbedaan dengan Era Orde Baru

Perbedaan demokrasi era baru dan era reformasi :

Demokrasi era baru	Demokrasi era reformasi
Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR	Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Sistem partai politik tripartai (PPP, PDI dan Golkar)	Sistem partai politik multi-partai
GBHN sebagai acuan bagi stratifikasi politik dan strategi nasional (poltranas) yang telah disusun oleh MPR	Pidato visi dan misi presiden dan wakil presiden menjadi acuan bagi stratifikasi politik dan strategi nasional (poltranas)
Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya sehingga menimbulkan hutang luar negeri yang tidak sedikit	Pada masa kepemimpinan presiden SBY, pemberantasan korupsi mulai kelihatan wujudnya
Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik	Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga memberi ruang gerak untuk mengeluarkan pendapat dan berorganisasi
Eksploitasi sumber daya pada masa pemerintahan Soeharto	Mewarisi hutan yang sudah rusak parah
Beras murah padahal sebagian adalah beras impor	Mengurangi mengimpor beras karena masih menyisakan hutang luar negeri yang belum terlunaskan
Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)	Telah adanya jaminan HAM di dalam Undang-Undang
Kebebasan pers sangat terbatas	Media massa menjadi terbuka/lebih bebas
Tidak ada rencana suksesi (pergantian kepemimpinan)	Ditetapkannya masa jabatan untuk presiden maksimal 2 kali masa jabatan (10 tahun)
Bertambahnya kesenjangan sosial	Kesenjangan sosial mulai dihilangkan
Mendirikan Puskesmas dan SD Inpres (Instruksi Presiden)	Pengobatan dan pendidikan sudah gratis

Kesimpulan

         Era reformasi ini sangatlah mengancam dikehidupan rakyat kecil pada saat itu. Namun apa dayanya seorang rakyat kecil yang hanya bisa mengeluh diantara sesama yang mengalami penderitaan rakyat kecil. Bahan pokok dan bahan pangan maupun sandang melambung tinggi dikarenakan terjadinya inflasi dan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.  Walaupun mahasiswa salah satu media paling penting untuk mewakili aspirasi rakyat kecil untuk memprotes penderitaan rakyat kecil. Namun apa dayanya sekumpulan mahasiswa mendapatkan respon yang sangat tidak baik yaitu penolakan yang terjadi saat sidang agenda era reformasi.

Namun mahasiswa tidak tinggal diam pada saat itu, mahasiswa menggelar aksinya secara besar-besaran dari demo, pembakaran pada gedung-gedung, penjarahan barang-barang di pusat pertokoan. Sebagai mahasiswa pada saat itu hanya ingin menyampaikan aspirasi semua suara rakyat yang menderita karena ulah para pejabat. Dan balasannya yaitu yang paling terkejut adalah terjadi aksi saling dorong mendorong, kejar mengejar, aksi tembakan water kenen dari pihak kepolisian beserta jajarannya. Yang telah melukai para unjuk rasa hingga menewaskan beberapa mahasiswa yang terkenal dengan nama tragedi Trisakti dan di Semanggi.

Banyak mahasiswa, serta rakyat Indonesia hingga pada saat itu melakukan aksi untuk memberhentikan presiden yang menjabat pada tahun 1998 yaitu Soeharto. Dimana pada saat menjabat sebagai presiden mengalami berbagai Pro dan Kontra sehingga mengalami kekacauan yang sangat amat parah terpuruknya system pemerintahan pada saat itu. Hingga beberapa kesepakatan kebersamaan dalam keputusan bersama pihak DPR/MPR serta jajaranya mengambil keputusan tepat untuk mengganti posisi pemerintahan jatuh ditangan BJ Habibie.

Namun hingga saat itu sebenarnya dengan keputusan yang mantang-mantang presiden Soeharto menggundurkan dirinya dari jabatan pemerintah yang dijabatnya hingga memutuskan untuk meninggalkan kekuasaannya. Karena banyak yang menilai sudah tidak pantas lagi di Pemerintahan pada saat itu.